PELAKSANAAN PEMBERONTAKAN GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965

Keputusan Kamaruzaman selaku ketua biro khusus PKI yang diumumkan pada pertemuan tokoh-tokoh PKI tanggal 29 September 1965 :
Nama gerakan itu adalah “Gerakan 30 September”
Aksi yang semula akan dilakukan 30 September pukul 04.00 diubah menjadi tanggal 1 Oktober dini hari
Beberapa komando yang dibentuk PKI :
Komando Pasopati dibawah pimpinan Letnan Satu Dul Arief yang bertugas menculik para perwira TNI AD
Komando Bima Sakti dibawah pimpinan KaptenSuradi bertugas menguasai keadaan Ibu Kota
Komando Gatotkaca dibawah pimpinan Mayor Udara Gatot Sukresno bertugas menguasai basis gerakan
Letkol Untung sebagai pimpinan PKI memutuskan dan memerintahkan kepada seluruh anggota PKI untuk memulai gerakan pada malam hari tanggal 30 September 1965. Komando-komando bentukan PKI mulai melancarkan serangannya untuk menghancurkan pemerintahan yang sah dengan jalan sebagai berikut:
Menculik dan Membunuh para Perwira Angkatan Darat
Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari PKI menculik dan membunuh perwira tinggi dan perwira pertama TNI AD antara lain ;
Letnan Jenderal Achmad Yani (Men/Pangad)
Mayor Jenderal R. Suprapto (Deputy II Men/Pangad)
Mayor Jenderal M.T.Haryono (Deputy III Men/Pangad)
Mayor Jenderal S.Parman (Asisten I Men/Pangad)
Brigadir Jenderal Donald Izacus Pandjaitan (Asisten IV Men/Pangad)
Brigadir Jenderal Sutoyo Siswoharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal TNI AD)
Letnan Satu Piere Tendean (Ajudan Jenderal A.H.Nasution)
Letnan Kolonel Sugiono
Kolonel Katamso Sharmokusumo
Pada peristiwa ini Jenderal Abdul Haris Nasution(A.H.Nasution) berhasil menyelamatkan diri, tetapi putrinya Ade Irma Suryani tewas terkena tembakan. Selain itu pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun juga gugur saat melakukan perlawanan terhadap gerombolan yang akan menculik Jenderal A.H.Nasution.
Para jenderal yang tertangkap disiksa,dibunuh lalu setelah meninggal baru dimasukkan dalam sumur tua di Lubang Buaya,Jakarta.
Merebut Gedung-Gedung penting
Gedung-gedung yang mereka rebut antara lain adalah gedung RRI pusat dan gedung telekomunikasi karena  gedung-gedung tersebut dianggap vital untuk mensosialisasikan gerakan mereka. Melalui gedung RRI, mereka mulai melancarkan fitnah-fitnah antara lain ;
1) Munculnya Dewan Jenderal yang bertujuan merebut kekuasaan pemerintahan RI. Untuk menyelamatkan situasi, mereka menangkap para jenderal yang menjadi anggota Dewan Jenderal.
2) Diumumkan bahwa Kabinet Dwikora sudah tidak berkuasa lagi
3) Membentuk Dewan Revolusi diketuai Letkol Untung dan wakilnya Brigjen Supardjo. Dewan revolusi inilah yang memegang kekuasaan di Indonesia.
Presiden segera mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara persatuan dan kesatuan. Pada waktu bersamaan, PKI juga mengadakan kudeta di Jogjakarta, Surakarta, Semarang, dan Wonogiri. Selanjutnya PKI mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi di Jogjakarta melalui RRI tanggal 1 Oktober 1965 yang diketuai oleh Mayor Mulyono. Di Jogjakarta inilah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono diculik, dibunuh, dan dibuang di desa Kentungan, Jogjakarta.
Peristiwa ini merupakan kulminasi dari berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada masa Demokrasi Terpimpin.

Masa Persiapan Gerakan 30 September 1965

Kegiatan PKI sebagai langkah awal persiapan G30SPKI :
Mengadakan latihan militer bagi pemuda Gerwani dan para simpatisan PKI di Lubang Buaya, Pondok Gedhe
Membina kader-kader dan simpatisan PKI dari kalangan ABRI
Mengadakan rapat-rapat yang membahas mengenai taktik, nama, serta waktu pelaksanaan gerakan pemberontakan mereka
Menyebarkan isu-isu tentang “Dewan Jenderal” yang akan melakukan kudeta(perebutan kekuasaan) terhadap pemerintah yang sah tepat pada ulang tahun ABRI 5 Oktober 1965, berdasarkan Dokumen Gilchrist.

Kedudukan PKI semakin kuat setelah Indonesia meluncurkan politik konfrontasi dengan Malaysia. Di sisi lain, Angkatan Darat berupaya menasehati presiden agar waspada terhadap PKI. Berikut adalah beberapa tindakan yang dilakukan Angkatan Darat :
Menentang presiden membentuk Kabinet Gotong Royong karena akan memberi kesempatan PKI untuk lebih berkuasa
Menolak gagasan Angkatan kelima Men/Pangad Achmad Yani dan menegaskan bahwa pembentukan angkatan kelima tidak efisien dan merugikan revolusi Indonesia
Meyakinkan pada presiden bahwa dewan yang ada dalam Angkatan Darat bukan Dewan Jenderal, melainkan Wanjakti yang bertugas memberikan usul kepada Men/Pangad mengenai pangkat para perwira tinggi.

Di tengah persaingan PKI dan Angkatan Darat, muncul berita tentang memburuknya kesehatan presiden Soekarno pada Juli 1965. Situasi ini dimanfaatkan PKI untuk memulai aksinya.
Setelah disepakati, maka operasi pelaksanaannya diserahkan kepada Kamaruzaman yang menjabat sebagai Ketua Biro Khusus PKI.

Selayang pandang tentang G30SPKI

Ini adalah beberapa point yang saya dapatkan dari sebuah buku paket Sejarah untuk SMP kelas IX penebit ‘Aneka Ilmu’.
●Gerakan 30 September 1965 ini merupakan pemberontakan yang kedua sejak kemerdekaan Indonesia.
●Secara umum, peristiwa ini merupakan upaya mengganti ideologi pancasila dan menggulingkan pemerintahan yang sah.
●Secara khusus, peristiwa ini merujuk pada gerakan sekelompok militer yang menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi angkatan darat
●Konsep “Nasionalisme,agama,dan komunis(Nasakom)” yang diterapkan oleh presiden Soekarno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan peluang besar kepada Partai Komunis Indonesia(PKI) untuk memperluas pengaruhnya pada berbagai aspek kehidupan. Melalui infiltrasi(penyusupan) PKI berhasil mempengaruhi organisasi massa, wartawan, guru, dosen, intelek, bahkan ABRI untuk membantu mewujudkan keinginan PKI mengganti pancasila dengan paham Komunis.
●Pengaruh PKI:
  1. Dalam politik luar negeri :
      -Keluarnya Indonesia dari PBB
      -Politik Indonesia yang condong ke kiri, yaitu dengan terbentuknya Poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyong Yang
2. Dalam bidang ekonomi :
Adanya inflasi hingga 650%
●Usaha kerakyatan yang dilakukan PKI untuk menarik simpati rakyat:
  1. Memberikan janji kenaikan gaji dan upah bagi pegawai dan buruh
  2. Janji pembagian tanah dan perbaikan sistem ‘bagi hasil’ bagi para petani
  3. Mambentuk Lembaga Kesenian Rakyat(Lekra)
  4. Membentuk berbagai organisasi massa seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI,dan lain-lain.
●Setelah mendapatkan dukungan yang luas, PKI mulai melakukan tindakan kekerasan yang disebut ‘Aksi Sepihak’ dengan melakukan beberapa tindakan :
1. Perebutan dan Penguasaan tanah perkebunan milik negara oleh BTI di Jengkol, Kediri, Jawa Timur yang dikenal dengan ‘Peristiwa Jengkol’
2. Penganiayaan terhadap Pelda Soedjono dengan dicangkul kepalanya oleh BTI di Bandar Betsy, Sumatera Utara yang dikenal dengan ‘Peristiwa Bandar Betsy’
3. Penyerbuan dan penyerangan terhadap pondok pesantren di Kanigoro, Kediri, Jawa Timur yang dikenal dengan ‘Peristiwa Kanigoro’.

TENTARA, SANTRI, DAN TRAGEDI KEDIRI

PONDOK PESANTREN, ANSOR, DAN TENTARA BERSAMA-SAMA MEMBANTAI ANGGOTA DAN ORANG YANG TERLIBAT DENGAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. TERSULUT PERISTIWA KANIGORO.

Menyandang wewenang, Abdul Malik memimpin 100 pemuda Ansor berjalan kaki dari lapangan alun-alun Kota Kediri menuju kelurahan Burengan. Tujuannya: kantor Partai Komunis Indonesia,sekitar tiga kilometer sebelah timur pusat Kota Kediri. Tanpa basa-basi, beragam senjata tajam berkelebat. Belasan pengurus PKI yang mencoba mempertahankan kantor terjungkal, lainnya melarikan diri ke utara desa. “Kantor itu kami bakarhingga ludes,” ujar mantan Komandan Peleton III Ansor Kecamatan Kandat, Kediri, ini mengenang peristiwa 13 Oktober 1965 itu. Abdul mengatakan peristiwa itu adalah awal aksi dia menumpas anggota PKI di Kediri. Grup Abdul tak sendiri. Ada puluhan kelompok lain yang terdiri atas santri berbagai pondok pesantren serta anggota Ansor dan Banser berjumlah puluhan ribu orang. Hari itu mereka serentak menyisir kantong-kantong PKI di Kediri.

Sebelum bergerak massa mengikuti apel siaga yang digelar di alun-alun kota. Apel dipimpin Syafi’i Sulaiman dana H Toyip,dua tokoh Nahdatul Ulama terkemuka di Kediri. “Mereka menyatakan PKI telah menginjak-injak agama islam dan hendak menumpas kaum muslim di Indonesia,” kata Abdul. Atas dasar itu mereka memberikan intruksi tegas kepada peserta apel:tumpas PKI.

Menurut Abdul, tentara memiliki andil besar dalam pelaksanaan apel itu. Satu malam sbelum apel siaga digelar, Abdul menyaksikan sejumlah anggota komando rayon militer datang ke rumah H Sopingi, tokoh NU yang tinggal di Kelurahan Setonogedong,Kediri, tempat rapat pembahasan rencana apel siaga. Anggota koramil itu meminta apel siaga segera digelar karena PKI telah siap bergerak menyerang Kediri.

Hermawan Sulistyo, penulis buku Palu Arit di Ladang Tebu ,menyatakan apel siaga itu awalnya memang atas permintan Komandan Brigade Infanteri 16 Kolonel Sam kepada Ketua NU Kediri. Permintaan itu sekaligus ungkapan eksplisit dukungan militer terhadap NU untuk brgerak. Bahkan Sam memberikan sepucuk pistol Luger kepada Ketua Ansor Kediri sekaligus melatihnya menembak di Gunung Klotok, gunung kecil di sebelah barat Kediri. Selain direstui para kiai pemuka NU,apel itu dihadiri sejumlah tokoh diluar NU. Bupati dan Komandan Komando Distrik Militer Kediri kala itu ikut datang dan memberi sambutan.

Apel siaga itu tonggak awal penumpasan anggota PKI dan orang-orang yang dianggap terkait dengan partai berlambang palu-arit tersebut di Kediri. Pembantaian berskala besar dan terbuka selanjutnya terjadi selama berbulan-bulan di seluruh wilayah Kota Tahu ini. Salah satu lokasi favorit untu membantai adalah gisikan atau sepanjang pinggiran sungai Brantas, yang membelah wilayah Kediri. Kepala para korban dipenggal dan lantas dilempar ke sungai.

Kediri diduga menjadi ladang pembantaian paling besar di Jawa Timur. Belum ada angka pasti jumlah korban pembantaian kala itu. Namun, sejak operasi penumpasan dimulai, Sungai Brantas menjadi kuburan terapung. Mayat-mayat yang sebagian besar tanpa kepala mengambang di sepanjang sungai. Bau busuk menguar. Tidak ada orang yang berani menangkap ikan serta bersedia makan ikan dari sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur itu.

Kediri juga penyumbang tahanan PKI terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur pada 1981, jumlah mantan tahanan terkait dengan PKI yang dibebaskan dan wajib lapor sebanyak 446.803 orang di seluruh Jawa Timur, sebanyak 83.300 orang berasal dari Kediri.

**

Sejak penyerbuan di Kelurahan Burengan pertengahan Oktober itu, selama berbulan-bulan Abdul terus memimpin Ansor Kandat menumpas PKI. Menurut dia, aksi itu mendapat dukungan penuh sekaligus perlindungan dari tentara. Pernah suatu ketika kelompoknya kalah menghadapi orang-orang PKI di Desa Batuaji, Kecamatan Kandat, Kediri. Karena massa PKI lebih besar, Abdul meminta bantuan koramil. Tak lama kemudian, sejumlah tentara membawa panser datang membantu.

Bukan hanya itu, setiap malam truk koramil datang ke rumah Abdul menyetorkan sejumlah anggota PKI untuk dieksekusi. TNI yang menangkap PKI,sementara mereka eksekutornya. TNI seperti “nabok nyilih tangan (meminjam tangan orang lain untuk memukul).”

Begitu diturunkan dari truk “paket kiriman” dari koramil itu lantas digiring ke pemakaman umum Desa Sumberejo, yang berada tak jauh dari rumah Abdul, untuk “disekolahkan”-istilah yang dipakai saat itu yang berarti dibunuh. Jumlahnya beragam, sebanyak 4-17 orang dikirim tiap malam.

**

Awal Oktober 1965, aktivitas pengajian di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri mendadak gaduh. Kiai Makhrus Aly,pengasuh pondok pesantren tersbesar di Kediri itu ,mengatakan massa PKI dalam jumlah besar akan menyerang Kediri. Kiai Makhrus mendapat informasi itu dari Komando Daerah Militer Brawijaya. Seorang perwira Kodam meberitahu Kiai Makhrus bahwa PKI akan menyerang Kediri pada 15 Oktober 1965 dan Pesantren Lirboyo adalah sasaran utama penyerbuan. Untuk meyakinkan Kiai Makhrus,perwira itu menunjukkan sejumlah lubang mirip sumur yang digali di area tebu mengelilingi pesantren Lirboyo. Ia mengatakan PKI membuat lubang itu untuk membuang mayat para santri dan kiai Lirboyo yang akan mereka bantai nanti. Pendek kata, kiai Makhrus percaya.

Kiai Makhrus yang juga ketua suriah NU, lantas menginstruksikan para santri untuk bersiaga. Semua santri dewasa mendapat pelatiahan silat serta gemblengan ilmu kebal dari pengurus dan pendekar pesantren. Tetapi kiai Makhrus masih punya batasan. Dia melarang para santri membunuh simpatisan PKI yang tinggal disekitar Lirboyo karena tidak ingin ada pertumpahan dara antara santri dan warga sekitar pesantren yang kala itu banyak berafiliasi ke PKI ,sehingga penumpasan di sekitar pesantren dilakukan oleh TNI sendiri.

**

Masdoeqi Moeslim salah satu anggota Pelajar Islam Indonesia(PII) yang waktu itu berada di tempat kejadian di Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri mengatakan bahwa ia masih ingat betul kejadian itu. Saat itu jam baru menunjukkan pukul 04.30. Ia beserta 127 pesera pelatihan mental Pelajar Islam Indonesia sedang asyik membaca Al-Quran dan bersiap untuk melaksanakan shalat subuh. Lalu sekitar seribu anggota PKI bersenjata datang menyerbu, sebagian PKI masuk masjid, mengambil Al-Quran dan memasukkannya ke dalam karung lalu dilempar ke halaman masjid dan di injak-injak. Para peserta pelatihan digiring dan dikumpulkan di depan masjid, para panitia pelatihan diikat dan ditempeli senjata. Massa PKI juga menyerang rumah Kiai Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jauhari dan adik ipar Kiai Makhrus Aly(pengasuh PonPes Lirboyo). Ayah Gus Maksum itu ditendang dan diseret keluar rumah. Lalu mereka mengikat dan menggiring 98 orang termasuk Kiai Jauhari, ke markas Kepolisian Kras dan menyerahkannya ke polisi.

Kejadian ini semakin memberikan tanya besar pada benak kita semua. Siapakah yang sebenarnya bersalah atas kasus ini ?

Entahlan, mungkin benar ungkapan dalam syair lagu yang berbunyi “Coba Kita bertanya pada rumput yang bergoyang”

Sumber : Majalah TEMPO edisi 1-7 Oktober 2012

REKONSILIASI Bakda 1965 berakhir

Dari Majalah Tempo edisi 1-7 Oktober 2012 yang saya temukan di dalam tas kerja ayah saya pada awal Januari 2014, hati saya mulai tergerak untuk menulis apa yang telah saya baca tentang sisa-sisa kisah Partai Komunis Indonesia di bumi pertiwi ini. Keadilan masih jauh rasanya dari semua pihak yang dirugikan atas peristiwa berdarah 1965.

 Rekonsiliasi tidak bisa dimulai dari ingkar; ia harus diawali oleh pengakuan. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku pembunuhan massal 1965 dan mereka yang menyokong kejadian itu. Dalam frasa truth and reconciliation terma “kebenaran”diletakkan mendahului “rekonsiliasi” untuk menunjukkan yang satu merupakan syarat mutlak bagi yang lain.

Sekarang berpuluh-puluh tahun berlalu sejak pembunuhan besar-besaran terhadap anggota Partai Komunis Indonesia(PKI) dan orang-orang yang dituduh berafiliasi dengannya. Rekonsiliasi masih jauh dari angan-angan. Yang abadi hingga kini: para pelaku-juga organisasi serta aparatur Negara yang menyokong aksi sadis itu-sibuk menyangkal atau membela diri seraya mengingatkan tentang “bahaya laten” komunisme.

Tak ada angka pasti tentang jumlah korban. Pada Desember 1965, Sukarno pernah membentuk komisi pencari fakta yang dipimpin Menteri Negara Oei Tjoe Tat untuk mencari tahu. Karena tak leluasa bekerja dan khawatir pada reaksi tentara, komisi itu menyimpulkan 78 orang terbunuh-angka yang dipercaya terlalu kecil. Laporan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban menyebutkan korban tewas sekitar satu juta. Menurut mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat Sarwo Edhie Wibowo, setidaknya tiga juta orang terbunuh. Para aktivis kiri mempercayai dua juta.

Meminjam Robert Cribb, kaum kiri membesar-besarkan skala pembantaian untuk menekankan kesalahan para pelaku. Bagi para penentang komunis, angka yang tinggi menegaskan bahaya PKI, angka yang rendah akan mengurangi kesalahan mereka. Dalam hal ini, pengingkaran tampaknya dimulai dari statistic.

Dalam semangat mengungkap “truth” itulah film The Act of Killing karya sutradara Joshua Oppenheimer layak mendapat perhatian. Dibuat selama tujuh tahun, film itu memuat kesaksian terbuka seorang bergajul yang pernah membunuh ratusan orang PKI di Medan. Kesaksian itu menguak motif lain para jagal: dendam pribadi. Bagi Anwar Congo,jagal itu, orang-orang PKI harus dibunuh karena mereka melawan film Barat-“kapitalisme” yang bertahun-tahun telah menfkahi Anwar sebagai tukang catut karcis bioskop. Sejumlah algojo lain menyampaikan apologia yang tak baru: mereka membunuh untuk menyelamatkan Negara dari bahaya komunis.

Dalam alam pikir Orde Baru yang belum sepenuhnya pupus di masyarakat, permohonan maaf yang diajukan Abdurrahman Wahid pada awal reformasi dulu layak diapresiasi. Sebagai kepala Negara dan kiai Nahdatul Ulama, Gus Dur secara terbuka menyatakan penyesalan. Patut disayangkan, 13 tahun setelahnya segelintir ulama NU justru menolak meminta maaf kepada para korban dan meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti jejak mereka. Sikap ini mereka ambil setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengumumkan hasil investigasi tentang tragedi ini. Sejarah mencatat, NU adalah organisasiyang aktif berperan “membersihkan” PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Betapapun penolakan tak surut, langkah untuk menyembuhkan luka 1965 harus terus dilakukan. Membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili para pelaku-kini uzur atau bahkan sudah meninggal-tampaknya bukan rencana yang mudah dilakukan. Proses rekonsiliasi yang membutuhkan undang-undang diperkirakan memakan waktu lama meski tak sepatutnya ddiabaikan.

Permintaan maaf pemerintah mungkin jadi solusi jangka pendek. Penyesalan bisa dilakukan dengan memberi kompensasi yang wajar kepada para korban. Aksi pemerintah ini diharapkan diduplikasi oleh masyarakat di level yang lebih mikro. Benih permaafan itu sebenarnya bukan tak ada sama sekali.

Di Palu, Sulawesi Tengah, Wali Kota Rusdi Mastura secara resmi dan terbuka meminta maaf kepada bekas anggota PKI. Kepada keluarga korban ia menjanjikan kesehatan gratis dan beasiswa. Ia juga berencana mendirikan monumen di bekas lokasi kerja paksa PKI.

Di luar itu, tak selayaknya kita alergi terhadap komunisme. Sudah lama ideologi itu bangkrut. Uni Soviet porak poranda, Cina kini sama kapitalisnya dengan Amerika. Ide masyarakat tanpa kelas adalah utopia yang using dan sia-sia.

Karena itu, tak perlu melarang penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisma. Ketetapan MPRS tentang itu sebaiknya dihapus saja. Tak boleh ada pembredelan buku yang menyangkut 1965-juga yang lainnya. Yang justru harus diperangi adalah stigmatisasi para komunisme dan para korban. Menyebut komunis sebagai ateis merupakan salah kaprah yang bertahun-tahun terlanjur dipercaya. Dengan kata lain, hadapi komunisme dengan rileks. Semoga Indonesia menjadi lebih dewasa lagi.

Sumber : Majalah TEMPO edisi 1-7 Oktober 2012 hal.29